• Search
  • Menu

Fathanah Tebar Jerat Pencucian Uang

Kabar Kebumen | Selasa, 21 Mei 2013 - 02:06 WIB | 1001 Views



UNDANG-UNDANG tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No 8 Tahun 2010) atau lebih dikenal dengan UU TPPU tiba-tiba menjadi sangat populer dalam penegakan hukum.

Mengapa ? Tak lain karena undang-undang ini sangat efektif untuk menjerat sebanyak-banyaknya orang yang terlibat aksi kejahatan. Meski UU TPPU berdiri sendiri, namun penerapannya sangat erat dengan UU lainnya, seperti UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyak pihak menyayangkan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggunakan UU TPPU dalam menjerat Angelina Sondakh (Angie) terkait kasus suap sejumlah proyek di Kemenpora dan Kemdikbud. Angie pun menebar senyum usai pembacaan vonis Pengadilan Tipikor yang menghukumnya dengan pidana penjara 4,5 tahun penjara tanpa ada pembayaran ganti rugi kepada negara. Selain hukuman ini dinilai sangat ringan, juga tak mampu menjerat sebanyak-banyak orang yang terlibat. Ini tentu akan berbeda bila jaksa KPK saat itu juga mendakwanya dengan UU TPPU.

Angie tak mungkin lagi dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara yang sama, karena kalau hal itu dilakukan sama saja melanggar prinsip hukum. Prinsip hukumnya, seseorang tak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Proses hukum terhadap Angie menjadi pelajaran berharga bagi KPK agar lebih berhati-hati dalam mengajukan perkara pidana. Lebih baik sedikit terlambat, namun lengkap, ketimbang terburu-buru tapi tuntutan tidak lengkap.

Aspirasi publik yang mendorong KPK menggunakan UU TPPU agaknya direspons positif. Setidaknya, untuk kasus suap impor daging sapi yang kini sedang disidik KPK, hampir dipastikan menggunakan UU TPPU. Kasus tersebut diduga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Nama yang disebut terakhir ini nampaknya terus melambung menyusul kedekatannya dengan sejumlah perempuan cantik, mulai dari artis film, mahasiswi, model hingga penyanyi dangdut. Sebut saja artis cantik Ayu Azhari, model seksi Vitalia Shesya, penyanyi dangdut Tri Kurnia Puspita, serta mahasiswi Universitas Moestopo Jakarta, Maharany Suciono. Perempuan tersebut menerima kucuran dana maupun barang mewah dari Fathanah. KPK pun cepat bergerak dan menyita uang atau barang pemberian Fathanah tersebut.

Anehnya, hampir semua perempuan yang menerima uang atau barang dari Fathanah merasa nyaman-nyaman saja, seperti tak terjadi apa-apa. Mereka merasa tidak bersalah dan sah menerima pemberian dari Fathanah. Tentu itu hak mereka untuk berkomentar atau membela diri. Namun, hukum harus tetap ditegakkan. Maksudnya, kalau sejak awal mereka tahu atau patut menduga bahwa uang atau barang yang diterimanya itu berasal dari usaha yang tidak halal (korupsi misalnya), maka mereka sudah bisa dijerat Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 1 miliar. Sebaliknya, bila mereka benar-benar tidak tahu bahwa uang atau barang itu berasal dari hasil usaha yang tidak halal, tentu tak bisa dihukum. Untuk itulah, KPK harus hati-hati dalam menerapkan pasal, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, KPK juga jangan sampai membebaskan orang yang bersalah.


Sumber : KRJogja