• Search
  • Menu

Penyerapan Anggaran DKI Jakarta Tahun 2013 Baru 55 Persen

sm | Rabu, 04 Desember 2013 - 03:09 WIB | 1046 Views



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sebesar Rp 69,5 triliun.



JAKARTA, baranews.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sebesar Rp 69,5 triliun. Angka ini meningkat 38,7 persen dari APBD 2013 sebesar Rp 50,10 triliun. Kenaikan itu belum pernah terjadi pada periode sebelumnya.


                Komposisi APBD 2014 berasal dari pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 62,21 triliun, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih penggunaan anggaran 2013, dan pinjaman Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative Rp 7,28 triliun.


                ”Saya berharap Rancangan APBD DKI 2014 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai jadwal yang disepakati bersama. Semoga penjelasan ini membantu memperlancar pembahasan di rapat fraksi-fraksi dan komisi,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menyampaikan Rancangan Perda APBD DKI 2014 di depan Sidang Paripurna DPRD, Selasa (3/12), di Jakarta.


 


Target


Sementara pendapatan daerah yang ditargetkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 39,55 triliun, dana perimbangan Rp 15,27 triliun, dan pendapatan daerah lain yang sah Rp 7,38 triliun.


Adapun belanja unggulan APBD 2014 dialokasikan Rp 31 triliun yang dipakai untuk menyelesaikan masalah pelik di Jakarta. Masalah yang dimaksud, antara lain, pengembangan sistem transportasi, antisipasi banjir, dan pengelolaan lingkungan hidup.


Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta M Sanusi menilai, target APBD DKI tahun 2014 sangat tinggi. Pencapaian target itu harus diikuti dengan kerja keras. ”Ini bukan target main-main karena harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai salah perhitungan karena memasang target terlalu tinggi sehingga membebani keuangan daerah,” kata Sanusi.


Lebih jauh lagi, tim anggaran Pemprov DKI Jakarta juga harus memerinci pencapaian target itu di sidang tingkat komisi. ”Asal bisa dipertanggungjawabkan, target setinggi itu tidak masalah. Yang penting unit yang mengusulkan mampu menjelaskan dan serius mencapai target itu,” kata Sanusi.


Sementara itu, Koordinator Bidang Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi berpendapat, target Pemprov DKI Jakarta tidak mustahil dicapai. Caranya dengan mendongkrak pendapatan dari sektor pajak secara elektronik.


Namun, pencapaian ini perlu dukungan kenyamanan dunia bisnis di Jakarta. Satu hal yang penting dilakukan adalah membuka transparansi pengelolaan pajak sehingga dapat dipertanggungjawabkan.


”Peningkatan APBD sampai Rp 20 triliun bukanlah mimpi. Saya yakin bisa dicapai dengan syarat pegawainya jujur dan punya integritas,” kata Uchok.


 


Sosialisasi


                Dalam jumpa pers sosialisasi publik tentang Rancangan APBD 2014, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko kemarin berharap, publik mengetahui besar anggaran dan penggunaan anggaran serta ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut.


                Wiriyatmoko mengatakan, pada dasarnya APBD 2014 akan digunakan untuk melaksanakan program unggulan seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Ada 12 program unggulan untuk tahun depan, lebih sedikit dibandingkan dengan program unggulan tahun 2013 sebanyak 20 program.


                Warga Jakarta diajak mengawasi penggunaan APBD 2014 melalui laman http://www.jakarta.go.id/web/apbd. Pada laman itu, warga bisa melihat alokasi anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara terperinci. Warga juga bisa mendapatkan informasi tentang belanja langsung, belanja tidak langsung, pendapatan daerah, dan hibah/bantuan.


 


Serapan rendah


                Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, sampai akhir pekan lalu, penyerapan APBD 2013 baru mencapai 55,22 persen atau sekitar Rp 25,721 triliun dari total anggaran Rp 50,1 triliun. Penyerapan pun lebih besar untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.


                ”Belanja tidak langsung untuk pembangunan fisik memang masih rendah karena pengguna anggaran akan mengambil uang sekaligus di akhir tahun anggaran. Akan ada lonjakan belanja langsung secara signifikan pada Desember ini,” kata Sarwo tanpa memerinci besar belanja.


                Sarwo menyatakan tidak terlalu yakin bisa memenuhi target penyerapan anggaran sebanyak 97 persen seperti diinginkan Jokowi. ”Kami juga deg-degan bisa mencapai 90 persen atau tidak. Kalau SKPD bisa lebih aktif, minimal 85 persen-90 persen penyerapan anggaran bisa dicapai,” ujarnya. (sm/kompas)