• Search
  • Menu

KPK Disarankan Masuk Konstitusi

sm | Senin, 09 Desember 2013 - 10:44 WIB | 668 Views



Oleh karena itu, tegas Robby, sudah sepantasnya KPK sebagai lembaga yang saat ini paling efektif memberantas korupsi, layak untuk dilindungi.


Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprediksi serangan balik koruptor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan semakin kuat di tahun 2014 mendatang. Mengingat, tahun depan, adalah tahun politik.


"Serangan ke KPK tahun depan akan semakin besar," kata Peneliti ICW Tama S Langkun saat memaparkan noda hitam dalam pemberantasan korupsi di kantor KPK, Jakarta, Minggu (8/12).


Menurut Tama, hal itu dikarenakan banyak pengusaha, politisi, pejabat publik, penyelenggara negara termasuk anggota DPR, bahkan yudikatif yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Hal senada dikatakan, pengamat antikorupsi, Robby Brata. Menurutnya, serangan kepada KPK tahun depan akan semakin kuat. Terutama, melalui legislasi atau undang-undang terkait kewenangan.


Oleh karena itu, tegas Robby, sudah sepantasnya KPK sebagai lembaga yang saat ini paling efektif memberantas korupsi, layak untuk dilindungi.


"KPK tahun depan serangannya akan kuat lewat legislasi atau politik, maka kita harus lindungi. Caranya masukan KPK dalam konstitusi seperti di Thailand. Sehingga, tidak bisa di-judicial review keberadaannya," tegas Robby dalam acara pemaparan yang sama.


Seperti diketahui, dalam tahun ini memang sempat mengemuka me-review kewenangan KPK terkait penyadapan dan penyitaan. Sebab, dianggap terlalu leluasa. Sehingga, membuat gerah para wakil rakyat di DPR.


Tetapi, hingga menjelang akhir 2013, tidak ada pelemahan terhadap KPK tersebut melalui revisi UU KPK. (sm/b1)