BANGKOK, KOMPAS — Pengunjuk rasa anti-Pemerintah Thailand hari Minggu (8/12) mulai berdatangan dalam kelompok-kelompok besar. Mereka menyambut seruan pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban untuk melakukan long march atau berjalan bersama menuju kantor perdana menteri di pusat kota Bangkok pada Senin (9/12).

Wartawan Kompas, Elok Dyah Messwati, dari Bangkok, Minggu, melaporkan, Suthep akan memimpin long march para pengunjuk rasa yang menduduki kompleks pemerintah di Chaeng Watthana yang berjarak hampir 20 kilometer dari Bangkok. Long march akan dimulai pukul 09.39 waktu setempat.


Juru bicara The People’s Democratic Reform Committee (PDRC) Akanat Promphan mengatakan, jika para pengunjuk rasa berhasil menurunkan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dalam aksi Senin ini, referendum untuk memutuskan amandemen konstitusi atau undang-undang akan segera digelar.


Usul Suthep terkait pembentukan Majelis Rakyat yang akan bertindak sebagai badan legislatif dan bertanggung jawab melahirkan seperangkat undang-undang untuk melaksanakan pemilu yang adil mendapat kritik dari pengikutnya dan menyebut hal tersebut tidak demokratis. Namun, menurut Suthep, Majelis Rakyat hanya langkah sementara sampai konstitusi yang telah diamandemen diberlakukan, setelah itu barulah digelar pemilu yang adil, yang bebas dari rezim Thaksin.


Bubarkan DPR

Setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Thailand, PM Yingluck pada pukul 12.30 berpidato di depan Thai Television Pool of Thailand dan mengatakan, untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung, pemerintah bersedia membubarkan DPR jika rakyat menghendaki dan tetap di jalur konstitusi.


Dengan kata lain, setelah DPR dibubarkan, pemilu harus segera dilaksanakan paling lambat 60 hari seperti yang disyaratkan konstitusi. Namun, jika para pengunjuk rasa dan partai besar tidak menerima usul ini, pemilu hanya akan memperpanjang konflik lebih lanjut.


Ia mencontohkan situasi chaos yang diikuti pemilu pada 2006 lalu. Ketika itu Partai Demokrat menolak kandidat sehingga menyebabkan kekosongan politik dan terjadi kudeta 2006.


Karena itu, pemerintah mengusulkan pembentukan suatu forum untuk mempertimbangkan usul yang diajukan pengunjuk rasa. Jika tidak tercapai kesepakatan di forum, referendum harus dilakukan. (sm)