• Search
  • Menu

"Bunuh-bunuhan" Politik Lewat Kasus Hukum Jelang Pemilu

aj | Senin, 09 Desember 2013 - 12:01 WIB | 873 Views



Menjelang pesta rakyat tahun 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi maraknya kasus-kasus pidana ataupun korupsi yang dilempar untuk dijadikan isu di masyarakat.


Jakarta, baranews.co - Menjelang pesta rakyat tahun 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi maraknya kasus-kasus pidana ataupun korupsi yang dilempar untuk dijadikan isu di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membunuh karakter calon legilsatif atau partai politik tertentu.


"Menjelang tahun 2014, pasti akan banyak perkara. Banyak dokumen yang akan ditebar. Menjadi 'bunuh-bunuhan' politik," kata peneliti ICW, Tama S Langkun saat memaparkan noda hitam pemberantasan korupsi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (8/12).


Hal tersebut, lanjut Tama, akan ditandai dengan peningkatan volume laporan kasus korupsi ke penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sementara itu, pengamat antikorupsi, Robby Brata, memprediksi bahwa tahun 2014 akan terjadi peningkatan kasus korupsi terkait politik. Mengingat, biaya politik yang sangat besar.


"Tahun depan akan sangat rawan korupsi politik. Dikarenakan sistem politik yang ada saat ini menyebabkan biaya politik sangat besar," kata Robby dalam acara diskusi yang sama.


Namun, Robby tidak hanya menekankan pada maraknya korupsi akibat proses politik. Tetapi, juga kerawanan lembaga penegak hukum untuk dijadikan alat menghabisi lawan politik.


Menurutnya, lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti Kepolisian ataupun KPK proses pemilihannya tidak lepas dari proses politik di DPR. Sehingga, rawan digunakan untuk alat politik.


"KPK rawan korupsi politik karena sistem rekrutmen pimpinan dan penyidiknya masih banyak kelemahan," ungkap Robby.


Oleh karena itu, Robby menekankan perlunya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2014. Sekaligus juga mengawasi aparat penegak hukum. (aj/B1)