• Search
  • Menu

Pemekaran Daerah Timbulkan Masalah

fa | Rabu, 11 Desember 2013 - 09:58 WIB | 874 Views



Pemekaran daerah yang bermuatan politis dinilai akan menimbulkan masalah di kemudian hari karena keluar dari koridor cita-cita awal pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Semarang, baranews.co - Pemekaran daerah yang bermuatan politis dinilai akan menimbulkan masalah di kemudian hari karena keluar dari koridor cita-cita awal pembentukan daerah otonomi baru (DOB).


"Bila pemekaran hanya kental dimotivasi politik, hasilnya akan bermasalah," kata Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., pakar otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ketika dihubungi dari Semarang, Rabu (11/12).


Sebelumnya, usai memberikan kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Senin (9/12), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengemukakan bahwa sekitar 85 persen daerah otonomi baru tidak berhasil karena secara administratif masih belum memadai.


Bahkan, katanya, banyak motif yang disinyalir DOB itu ada karena kepentingan politik.


Lebih lanjut Prof. Wiwieq, sapaan R. Siti Zuhro, mengatakan bahwa kebijakan pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) dalam konteks otda mesti disesuaikan dengan tujuan otda, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyejahterakan rakyat.


Menurut penulis buku "Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Barat" itu, evaluasi hasil pemekaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebagian besar DOB bermasalah.


Oleh karena itu, Prof. Wiwieq, yang juga penulis buku "Menata Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif Demokratis, memandang perlu penataan daerah secara serius dengan menghentikan terlebih dahulu pemekaran daerah, baik penataan melalui perbaikan undang-undang maupun aplikasinya.


"Pembenahan penataan mekanisme pemekaran diperlukan agar kebijakan otda bisa efektif dan tidak sekadar menghasilkan DOB saja," kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu. (fa/ant)