• Search
  • Menu

KPK: Pejabat Cenderung menjadi Tamak

fa | Kamis, 12 Desember 2013 - 10:12 WIB | 709 Views



Saat ini pejabat cenderung ingin mengumpulkan harta dan menjadi tamak karena pengaruh gaya hidup hedonisme.

AKARTA, baranews.co — Saat ini pejabat cenderung ingin mengumpulkan harta dan menjadi tamak karena pengaruh gaya hidup hedonisme. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus membangun sistem yang mampu menempatkan orang yang jujur dan baik menjadi pemimpin atau menduduki jabatan strategis.


Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam diskusi bertema ”Jujur Itu Mutlak”, yang diselenggarakan KPK dan Stan Kompas dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, di Jakarta, Rabu (11/12).


Pembicara lain dalam acara ini adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, dan Soedharto Martopoespito yang pernah jadi sekretaris mantan Kepala Polri Hoegeng Iman Santoso.


”Kalau mau bersih, yang harus memberi contoh adalah pemimpinnya, baik di Polri, Kejaksaan, KPK, maupun institusi lain,” kata Abraham Samad. Ia mencontohkan mantan Kapolri Hoegeng yang pernah jadi menteri di kementerian atau lembaga yang ”basah”. Namun, Hoegeng tidak terpengaruh dengan kekayaan dan tempat ”basah” itu.


Hal senada disampaikan Oegroseno. Faktor kepemimpinan sangat menentukan perilaku koruptif atau tidak. ”Kalau kapolda atau kapolres cari uang, anak buah lebih gila. Penjahatnya lebih gila lagi,” ujarnya.


Oleh karena itu, menurut Oegroseno, secara internal, Polri terus berbenah. Hal itu, misalnya, terjadi dalam mutasi, data orang yang akan dimutasi harus lengkap. Jika ada protes terhadap pengangkatan atau mutasi seorang polisi karena dia diduga memiliki kasus tertentu, orang yang dimutasi itu perlu diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.


Penyidik Polri yang lulus dari KPK, lanjut Oegroseno, akan ditempatkan menjadi direktur di polda. Dengan demikian, penyidik itu dapat berbuat lebih baik di jajaran Polri.


Namun, Zainal mengungkapkan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan keteladanan atau contoh figur. Sistem juga harus dibangun. Masyarakat pun harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi.


”Jangan-jangan, kita yang membuat korupsi terjadi. Ditilang, menyogok. Membuat KTP, menyogok,” ujarnya. Ia menambahkan, korupsi dapat terjadi secara masif karena masyarakat permisif terhadap praktik koruptif.


Sementara itu, Soedharto mengatakan, Hoegeng bersikap antikorupsi secara lahir dan batin. Hal itu terbukti lewat sejumlah pengalaman. Sebagai contoh, saat anaknya ingin masuk Akademi Angkatan Udara, Hoegeng tidak mau membuat rekomendasi. Ia juga menolak rumah dinas Kapolri dan memilih menyewa rumah.(fa/kom)