• Search
  • Menu

PDI Perjuangan Tetap Dukung Pilkada Langsung

fa | Kamis, 12 Desember 2013 - 14:51 WIB | 662 Views



PDIP tetap mendukung mekanisme pilkada gubernur, bupati dan wali kota dilakukan secara langsung. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri

Jakarta, baranews.co – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) masih belum menemui titik temu terkait mekanisme pilkada bupati dan wali kota. Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) berharap pilkada bupati dan wali kota melalui DPRD. Sedangkan untuk pilkada gubernur, sembilan fraksi sepakat digelar secara langsung.


Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tetap mendukung mekanisme pilkada gubernur, bupati dan wali kota dilakukan secara langsung. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam jumpa pers rapat kerja (raker) Fraksi PDI-P DPR, di Jakarta, beberapa waktu lalu.


Megawati mengingatkan bahwa tujuan reformasi. “Salah satu tujuan reformasi ialah bagaimana rakyat mendapat haknya secara langsung. Bagi saya yang terus ikuti perjalanan republik ini yang terpenting esensinya dulu. Apakah dengan dikembalikan ke DPRD berarti tujuan reformasi tidak tercapai? Mari kita diskusikan,” kata Mega.


Dia menyatakan, desakan pilkada melalui DPRD muncul disebabkan karena pilkada langsung berbiaya tinggi. “Saya kan hanya ikuti media, katanya biaya (pilkada langsung) makin besar. Lalu kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga demikian sehingga praktis ada wacana (pilkada) dikembalikan ke DPRD. Sebenarnya masalah biaya dan sebagainya kita bisa endapkan dengan buat peraturan yang efektif,” ujar Presiden RI kelima ini.


Dia mengingatkan empat hal yang dapat merusak pesta demokrasi baik pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pilkada. Pertama netralitas penyelenggara pemilu. Kedua, penyalahgunaan teknologi informasi. Ketiga, keterlibatan intelejen. Keempat, politik uang.


“Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, kalau empat itu terjadi berarti sama saja. Itulah mengapa kami ingin reformasi supaya hak langsung rakyat diutamakan,” tegasnya. (fa/b1)