• Search
  • Menu

Toleransi Publik terhadap Uang, Tinggi, Mengancam Demokrasi

sm | Kamis, 12 Desember 2013 - 15:13 WIB | 920 Views



Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu dinilai sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia.

JAKARTA, baranews.co - Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu dinilai sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia. Tingginya angka toleran terhadap politik uang terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.


Sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang dan 0,5 persen tidak menjawab.


"Cukup besar yang menganggap politik yang wajar. Ini lampu kuning bagi demokrasi kita, kok bisa sebesar ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei, di Jakarta, Kamis (12/12/2013).


Survei itu dilakukan dengan mengambil populasi di 39 daerah pemilihan (dapil). Tiap dapil diambil 400 responden. Wawancara dilakukan pada September-Oktober 2013. Burhanuddin meyakini responden yang diambil mewakili seluruh populasi.


Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, Indikator lalu menanyakan kepada mereka apakah akan menerima uang atau barang yang diberikan. Hasilnya, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima, namun memilih calon berdasarkan hati nuraninya.


Lalu, sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang/barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, namun memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian dan 1 persen tidak menjawab.


"Jadi masih ada yang ambil duitnya, tapi tidak pilih orang atau partainya. Ibarat penipu kecil yang menipu perampok besar," kata Burhanuddin.


Jika dilihat dari sisi jender, kata Burhanuddin, dari hasil survei ternyata tidak ada hubungannya. Pasalnya, hanya selisih tiga persen angka antara pria dan perempuan yang mengaku menerima politik uang.


Namun, ada hubungannya antara politik uang dengan tempat tinggal pemilih. Sebanyak 44 persen responden yang bisa menerima politik uang tinggal di desa dan 39 persen tinggal di kota.


Burhanuddin menambahkan, dari hasil survei terlihat bahwa politik uang juga berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan dan semakin besar pendapatan pemilih, maka semakin rendah toleransinya terhadap politik uang. (sm/kom)