• Search
  • Menu

Hasil Uji Materi UU Pilpres Dibutuhkan Secepatnya

sm | Jumat, 13 Desember 2013 - 08:42 WIB | 680 Views



Untuk itu, kepastian tentang putusan MK terhadap uji materi UU Pilpres dibutuhkan secepatnya.

JAKARTA, baranews.co — Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat mengubah kontestasi dan strategi pada Pemilu Presiden 2014. Untuk itu, kepastian tentang putusan MK terhadap uji materi UU Pilpres dibutuhkan secepatnya.


”Jika uji materi dikabulkan MK, kontestasi bisa berubah,” kata penasihat Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, dalam Evaluasi Politik Akhir Tahun 2013 dan Political Outlook 2014, di Jakarta, Kamis (12/12).


Dalam evaluasinya, SSS menilai kontestasi calon presiden (capres) masih cair meski sejumlah partai politik sudah menetapkan calonnya.


Konfigurasi capres 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih punya elektabilitas paling tinggi. Kemudian diikuti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.


SSS mendasarkan penelitiannya dari hasil 30 survei yang dirilis oleh 20 lembaga survei selama 2013. Berbagai hasil survei itu memberikan peta beragam terkait hasil pemilu legislatif dan Pilpres 2014.


SSS juga mengkaji elektabilitas partai yang didasarkan 18 rilis hasil survei.


Penanggung jawab kajian SSS, Ari Nurcahyo, menjelaskan, uji materi UU Pilpres memunculkan sejumlah skenario pencapresan. Skenario pemilu serentak dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential


threshold) yang kini besarnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional akan menguntungkan Jokowi dan PDI-P serta Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.


Jika Jokowi tidak ditetapkan sebagai capres, ujar Nurcahyo, suara Golkar akan naik meski capres belum diketahui pasti.


Sebelumnya, capres dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan mengajukan uji materi terhadap ketentuan presidential
threshold. Menurut dia, ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 6 (a) Ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mencalonkan diri sebagai capres.


Yusril juga menyatakan, pemilu presiden seharusnya lebih dahulu atau setidaknya bersamaan dengan pemilu legislatif (Kompas, 9/12).


Saat ini, MK juga belum memutus uji materi UU Pilpres yang diajukan pemerhati komunikasi, Effendi Gazali. Effendi menyoal tentang pemilu serentak atau pemilu lima kotak, yaitu serentak antara pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) dan pilpres.


Ketua MK Hamdan Zoelva yang sebelumnya juga kader PBB menuturkan, uji materi UU Pilpres tersebut masih dalam proses. MK tak punya target waktu kapan harus diputus.


Politik uang


Secara terpisah, Indikator Politik Indonesia dalam pemaparan hasil survei Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang, kemarin, menunjukkan, sebanyak 41,5 persen responden di 39 daerah pemilihan bisa menerima politik uang sebagai hal wajar dalam pemilu. Sementara 57,9 persen tidak bisa menerima politik uang.


Bima Arya, Wali Kota Bogor terpilih yang juga kader Partai Amanat Nasional, mengatakan, pola-pola politik uang sangat bervariasi dan melibatkan berbagai pihak dengan beragam latar belakang. Mulai dari elite politik sebagai mesin partai, kelas menengah berupa tokoh masyarakat yang mengaku bisa memobilisasi massa untuk mendulang suara, hingga tingkat akar rumput yang hadir secara pribadi dengan tujuan memperoleh uang.


”Ini semua memengaruhi kontestasi politik yang merusak demokrasi. Prinsipnya, politik uang sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan ekonomi pemilih. Rakyat harus diedukasi. Rakyat harus merasa makin terhina dengan politik uang, kemudian diajak meninggalkan calon yang mudah bermain-main dengan uang,” kata Bima. (sm/kom)