• Search
  • Menu

Pembangunan yang Berkebudayaan (Oleh: Eko Sulistyo)

Oleh: Eko Sulistyo | Selasa, 18 Oktober 2016 - 09:39 WIB | 515 Views



Dalam paradigma pembangunan Orde Baru, paradigma dominan yang berkembang adalah hanya ekonomi dan politik sebagai panglima

Gelaran World Culture Forum (WCF) di Nusa Dua, Bali, 10-14 Oktober 2016 telah berakhir dengan sukses. Banyak isu terkait budaya dibahas dalam WCF yang dirancang sebagai platform untuk tukar pikiran, gagasan, dan pengalaman sebagai cara baru menempatkan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

Forum yang diikuti 1.266 peserta yang berasal dari 38 negara ini tidak hanya mengkaji berbagai isu kebudayaan untuk pembangunan berkelanjutan, tapi peserta juga diajak kunjungan ke beberapa desa adat di Bali, dan ditutup dengan karnaval budaya. Pada hari keempat acara, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri turut menyampaikan pidato kebudayaan tentang pentingnya Pancasila sebagai jalan kebudayaan Indonesia.

Bagi Indonesia, forum ini menghasilkan tiga rumusan tindak lanjut. Pertama, program residensi Nusantara untuk siswa SMP dan SMA pada komunitas masyarakat. Kedua, pengenalan program kemaritimanpada siswa sekolah. Ketiga, revitalisasi pendidikan kebudayaan di sekolah. WCF 2016 merupakan inisiatif yang diorganisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di bawah naungan UNESCO.

WFC kali ini adalah yang kedua setelah WCF 2013 di Bali yang diselenggarakan oleh Indonesia. Tema sentral WCF 2016 adalah “Culture for an Inclusive Sustainable Planet” atau “Budaya bagi Planet yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Dalam WCT 2016 persoalan budaya yang bergerak dalam kehidupan sosial secara keseluruhan kerap dianggap tidak seiring dengan ritme pembangunan yang bergerak dalam ruang akumulasi kekayaan dan ekonomi. WCF 2016 mencari jembatan agar budaya menjadi relevan dalam pembangunan berkelanjutan.

Komponen Sentral Pembangunan

WCF 2016 menyepakati budaya harus menjadi komponen sentral dalam berbagai strategi pembangunan. Di satu pihak, strategi pembangunan mesti peka terhadap akar budaya masyarakat, terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, kepercayaan, dan kebiasaan dasar yang dimiliki bersama.

Di lain pihak, strategi pembangunan mesti mencakup pembangunan budaya itu sendiri, perluasannya yang kreatif, pendalaman, dan pengayaan terhadap khasanah budaya masyarakat sebagai tujuannya. Banyak studi yang membuktikan kurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai budaya dalam berbagai strategi pembangunan dapat memunculkan bermacam reaksi sosial.

Mulai dari sikap tidak peduli, sampai kebencian, yang dapat menghalangi dan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri. Pendekatan yang melulu bersifat ekonomi terhadap pembangunan, dan tidak peka terhadap adat kebiasaan sosial dan budaya yang dominan di suatu masyarakat sudah saatnya ditinggalkan.

Kebijakan seperti itu hanya akan merangsang munculnya reaksi dari banyak orang yang memandang dengan “kaca mata hitam” yang memusuhi pembangunan, bahkan mungkin membawanya mundur ke belakang. Untuk itu, pembangunan mesti konsisten dengan sifat dasar sosio-budaya masyarakat.

Hanya dengan demikian, antusiasme serta potensi kreatif masyarakat dapat digerakkan untuk mengambil bagian aktif dalam pembangunan. Proses pembangunan yang peka terhadap budaya dapat menarik kreativitas dan pengetahuan yang menjadikan pembangunan lebih berakar di dalam masyarakat, dan akan mempermudah menjaga kelangsungannya.

Pembicaraan kebudayaan di antara warga dunia dalam WCF 2016 di Bali kali ini dapat dipakai untuk meninjau kembali komitmen pemerintah tentang agenda kebijakan di bidang kebudayaan agar tidak dijadikan anak tiri pembangunan. Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan komitmennya di hadapan para budayawan saat bertemu di Galeri Nasional, Agustus 2016, untuk membangun “infrastruktur budaya” di tengah prioritas pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Presiden juga telah menugaskan menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru untuk membuat konsep strategi kebudayaan nasional. Sebenarnya komitmen pemerintah akan kebudayaan telah dinyatakan secara tegas dalam salah satu pilar Trisakti yaitu berkarakter dalam budaya.

Dengan Trisakti, paradigma baru dalam pembangunan bangsa diletakkan dalam tiga pilar, “politik-ekonomibudaya” yang setara dan saling memperkuat satu sama lain. “Satu adalah tiga dan tiga adalah satu.” Masuknya kebudayaan sebagai fondasi pembangunan bangsa dalam visi pemerintah saat ini merupakan antitesis dari praktik kekuasaan Orde Baru.

Dalam paradigma pembangunan Orde Baru, paradigma dominan yang berkembang adalah hanya ekonomi dan politik sebagai panglima. Sementara budaya dimarginalkan, bahkan direndahkan sebatas pelengkap simbol-simbol kekuasaan. Di bawah pemerintah Orde Baru, budaya juga dijadikan tameng untuk membenarkan praktik kekuasaan yang antidemokrasi dan sarat pelanggaran HAM.

Demokrasi dan HAM tidak berlaku secara universal dan dituduh produk Barat. Sebagai representasi budaya Timur, Orde Baru menganggap Indonesia memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam mendefinisikan demokrasi dan HAM. PolitikotoritarianOrdeBaru juga memberlakukan budaya penyeragaman yang mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa yang multikultur dan meminggirkan kebudayaan lokal.

Peran Kultural Pemerintah

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah akibat hilangnya karakter budaya karena dominasi paham liberalisme yang mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata.

Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut bisa menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

Dalam konteks ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki peran kultural untuk menempatkan kebudayaan yang selaras dengan pembangunan manusia Indonesia. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu segera merumuskan strategi kebudayaan dan program aksi berbasis Trisakti.

Tugas ini harus melibatkan berbagai stakeholder kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Strategi ini harus mampu menyerap kearifan lokal warisan seluruh suku anak bangsa sebagai karakter budaya bangsa, sekaligus menyerap budaya dalam arus global yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang pluralisme, multikulturalisme, kemanusiaan, kesetaraan, ekologis, solidaritas, dan perdamaian.

Kedua, PemerintahIndonesia harus menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak budaya karena sejak 2005 sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Pada tahun yang sama terbit UU Nomor 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dalam kovenan ini diatur kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. Negara juga berkewajiban memberikan laporan kemajuan yang dicapai dalam pemenuhan hak ekosob kepada Sekjen PBB dan Dewan Ekosob.

Ketiga, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama kembali membahas dan merevisi ulang draf RUU Kebudayaan yang sempat dibahas pada 2015, tapi kemudian terhenti karena kritik dan masukan dari publik. RUU Kebudayaan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pengembangan kebudayaan.

Selain itu, substansi dari RUU Kebudayaanjugaharusmemberi peran pada negara untuk melindungi, mempromosikan, memfasilitasi, dan mengembangkan kebudayaan, bukanuntukmengawasi atau mengontrol seperti yang pernah dipraktikkan oleh Orde Baru. RUU Kebudayaan juga harus menjamin kebebasan berekspresi dan berinisiatif agar kebudayaan tumbuh secara sehat dan dinamis.

Semoga hasil rumusan WCF 2016 ini tidak hanya mengingatkan kembali pemerintah untuk menyelesaikan berbagai kebijakan menyangkut budaya, tapi melalui forum ini Indonesia juga terus berperan menyumbangkan nilai-nilai Pancasila dan budaya Islam yang moderat untuk penciptaan dunia yang damai dan berkelanjutan.

EKO SULISTYO
Deputi Komunikasi Politik dan
Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden