Jakarta, Baranews.co - Sejumlah organisasi kemahasiswaan nasional menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan persoalan individu yang berkaitan dengan hukum, bukan persoalan agama dan politik.


Karena itu, organisasi kemahasiswaan nasional meminta masyarakat agar tidak membawa persoalan hukum Ahok ke wacana politik serta suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).


"Kami segenap elemen kemahasiswaan tingkat nasional yang tergabung di dalam Kelompok Cipayung mempertegas bahwa kasus Ahok adalah persoalan individu yang berkaitan dengan hukum, bukan persoalan agama dan politik," ujar perwakilan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf dalam konferensi pers di Rumah Makan Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Senin (14/11).


Selain Aminuddin, hadir juga ketua organisasi kemahasiswaan tingkat nasional lain, yakni Mulyadi P Tamsir (Ketum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam/HMI), Kartika Nurokhman (Ketum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia/KAMMI), Taufan P Korompot (Ketum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah/IMM), Sahat Sinurat (Ketum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia/GMKI), Angelius Wake Kako (Ketua PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia/PMKRI), Putu Wiratnaya (Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia/KMHDI), dan Suparjo (Ketua PP Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia/Hikmahbudhi).


Elemen kemahasiswaan, kata Aminuddin, menilai persoalan hukum Ahok yang diseret ke wacana politik dan SARA telah memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi konflik identitas yang semakin tajam. Menurut dia, jika kasus ini melebar, maka nasib kebudayaan bangsa Indonesia yang akan dipertaruhkan.


"Kasus Ahok hendaknya kita sikapi dan tempatkan dalam koridor hukum yang tengah berjalan. Opini yang berbau politik dan SARA terhadap kasus dugaan penistaan agama harus kita hadapi dengan sikap kritis. Sebab, bila dipelintir, keutuhan NKRI yang dipertaruhkan," ujarnya.


Karena itu, organisasi kemahasiswaan tingkat nasional meminta aparat kepolisian memastikan proses hukum Ahok berjalan dengan adil, objektif, profesional, dan independen. Organisasi kemahasiswaan, menurutnya, akan mengawasi dan memantau proses penanganan kasus Ahok oleh pihak kepolisian.


"Jangan sampai kasus Ahok mempertaruhkan keutuahan NKRI. Karena itu, jangan dipelintir dan diseret ke persoalan agama dan politik. Ini murni persoalan hukum Ahok. Karena itu, aparat hukum harus memastikan bahwa penanganan kasus Ahok secara independen dan profesional," ujar Amiduddin.








Yustinus Paat/AO


BeritaSatu.com