• Search
  • Menu

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat Didakwa Suap dan Gratifikasi

| Kamis, 17 November 2016 - 07:56 WIB | 401 Views



Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,

Jakarta, Baranews.co - Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat I Putu Sudiartana didakwa menerima suap sebesar Rp 500 juta dan menerima gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar dari pihak swasta dengan kapasitasnya selaku anggota DPR. Sebelum ditangkap KPK dalam perkara suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Sumbar, Juni 2016, Sudiartana merupakan anggota Komisi III DPR.


Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh tim jaksa penuntut umum KPK disebutkan, Sudiartana menerima suap dan gratifikasi secara bertahap dari pihak-pihak swasta berkaitan dengan jabatannya selaku anggota DPR.


"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Herry B.S Ratna Putra membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/11).


Sudiartana menerima Rp 500 juta masing-masing dari pengusaha Yogan Askan, Suryadi, Johandri, dan Hamid untuk menambahkan anggaran DAK Sumbar menjadi Rp 620,7 miliar dari APBNP 2016 untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang.


Dalam persidangan terpisah, Yogan Askan telah dituntut pidana selama 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Sedangkan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Suprapto dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.‎


Selanjutnya, Jaksa KPK mendakwa Sudiartana menerima gratifikasi dari pengusaha Salim Alaydrus, dan Ippin Mamoto. Jaksa KPK tidak menjelaskan untuk apa Sudiartana menerima gratifikasi kecuali menekankan uang Rp 2,7 miliar yang diterima terdakwa tidak dilaporkan ke KPK sampai batas 30 hari sesuai yang ditetapkan UU. Putu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor.


 


Erwin C Sihombing/PCN


Suara Pembaruan