• Search
  • Menu

Terdakwa Korupsi Pengadaan Kapal di Kaur Kembalikan Uang Rp 203 Juta

| Jumat, 18 November 2016 - 09:38 WIB | 309 Views



Tiga terdakwa korupsi proyek pengadaan kapal nelayan di DKP Kaur, sudah mengembalikan uang kerugian negara kepada Kejari setempat sebesar Rp 203 juta.

Bengkulu, Baranews.co - Tiga terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan bantuan kapal tahun 2015, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur, Bengkulu, YM, SO, dan HWN telah mengembalikan uang ke negara sebesar Rp 203 juta.


"Tiga terdakwa korupsi proyek pengadaan kapal nelayan di DKP Kaur, sudah mengembalikan uang kerugian negara kepada Kejari setempat sebesar Rp 203 juta. Jadi, dalam kasus ini tidak ada lagi kerugian negara karena sudah mereka kembalikan," kata Kepala Kejari Kaur melalui Kasi Pidsus, Riky Musriza, di Bengkulu, Kamis (17/11).


Ia mengatakan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, para terdakwa dinilai terbukti melakukan mark up harga dalam pengadaan kapal nelayan menggunakan APBD Kaur tahun 2015.


Harga kapal yang mereka belikan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia saat itu. Akibat, permainan harga pembelian kapal bantuan untuk nelayan tradisional itu, maka negara dirugikan sebesar Rp 203 juta.


Namun, dalam proses persidangan para tersangka telah mengembalikan uang ke negara sebesar Rp 203 juta, sehingga dalam kasus ini tidak ada lagi kerugian negara karena sudah dikembalikan.


Tiga terdakwa masing-masing YM mantan Kadis DKP Kaur, SO mantan Sekretaris DKP, dan HWN kontraktor pengadaan kapal. Dalam persidangan terketiga terdakwa YM dituntut jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 bulan penjara.


Sedangkan terdakwa SO dan HWN dituntut JPU masing-masing selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara. "Proses persidangan kasus dugaan korupsi di DKP Kaur terus berjalan dan telah memasuki tahap penuntutan," ujarnya.


Namun, Riky belum dapat memastikan vonis perkara ini diputuskan majelis hakim. "Namun diperkirakan tidak lama lagi karena persidangan sudah memasuki tahap penuntutan," katanya.


Seperti diketahui pada tahun 2015, DKP Kaur menganggarkan dana miliaran rupiah di APBD setempat untuk pembelian pengadaan kapal bantuan untuk nelayan tradisional di daerah itu.


Namun, dalam pelaksanaan pembelikan kapal nelayan tersebut, harganya kapal diduga digelembungkan. Kasus ini diusut Kejari setempat dan berhasil menetapkan tiga orang tersangka, yakni YM, SO, dan HWN.


Dari hasil audit BPKP Provinsi Bengkulu, kasus dugaan korupsi pengadaan kapal nelayan tersebut, telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp 203 juta.








 


Usmin/JAS


Suara Pembaruan